Kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatut Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatut Tujjar, (Pergerakan Kaum Sudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagi kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Sementara itu, keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana–setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisai pendidikan dan pembebasan.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bi’dah. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bahwah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu’tamar ‘Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebsan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy’ari sebagi Rais Akbar.

Untuk menegaskan prisip dasar orgasnisai ini, maka KH. Hasyim Asy’ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I’tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU , yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.

Sumber: Ansor Jatim

-------------------------------------------------------

Sepotong Sejarah Perdebatan Nama “Nahdlatul Ulama”

Sebagaimana nama-nama organisasi besar pada umumnya, nama Nahdlatul Ulama juga lahir dari pemikiran dan proses perdebatan yang intensif. Nama itu bermula dari bertemunya para kiai terkemuka pada 31 Januari 1926 di kampong Kertopaten Surabaya. Mereka berkumpul dalam rangka membahas dan menunjuk delegasi komite Hijaz—utusan yang hendak dikirim untuk menyampaikan pesan kepada Raja Abdul Aziz Ibnu Sa’ud.

Seperti tercatat dalam sejarah, Ibnu Sa’ud yang menjadi penguasa baru Hijaz (Saudi Arabia) waktu itu terkenal dengan kebijakannya yang meresahkan umat Islam di berbagai belahan dunia. Selain memberangus pluralitas madzhab, sang raja juga berniat menggusur situs-situs peradaban Islam, termasuk makam Rasulullah.

Yang beredar di benak para ulama waktu itu adalah organisasi apa dan apa pula namanya yang akan bertindak selaku pemberi mandat kepada delegasi tersebut?

Di sinilah perdebatan sengit seputar nama organisasi berlangsung, seperti diceritakan oleh Choirul Anam dalam buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU, 2010 (Surabaya: Duta Aksara Mulia). Setidaknya ada dua nama atau usulan. Kedua nama ini secara prinsip sebenarnya sama namun memiliki implikasi yang berbeda.

KH Abdul Hamid dari Sedayu Gresik mengusulkan nama Nuhudlul Ulama disertai penjelasan bahwa para ulama mulai bersiap-siap akan bangkit melalui perwadahan formal tersebut. Pendapat ini disambut oleh KH Mas Alwi bin Abdul Aziz dengan sebuah sanggahan. Menurutnya, kebangkitan bukan lagi mulai atau akan bangkit. Melainkan, kebangkitan itu sudah berlangsung sejak lama dan bahkan sudah bergerak jauh sebelum adanya tanda-tanda akan terbentuknya Komite Hijaz itu sendiri. Hanya saja, kata Kiai Mas Alwi, kebangkitan atau pergerakan ulama kala itu memang belum terorganisasi secara rapi.

Lewat argumentasi itu, Kiai Mas Alwi mengajukan usul agar jam’iyyah ulama itu diberi nama Nahdlatul Ulama (kebangkitan ulama), yang pengertiannya lebih condong pada “gerakan serentak para ulama dalam suatu pengarahan, atau, gerakan bersama-sama yang terorganisasi”.

Forum para kiai secara aklamasi menerima usulan KH Mas Ali bin Abdul Azis. Nama “Nahdlatul Ulama” pun ditetapkan pada hari itu juga, 16 Rajab 1344 H, tanggal bersejarah lahirnya organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang diperingati setiap tahun hingga kini.

Penjelasan sejarah ini menggambarkan kesan bahwa pendirian NU tak ubahnya seperti mewadahi suatu barang yang sudah ada. NU hanyalah sebagai penegasan formal dari mekanisme informal para ulama yang sepaham, serta pemegang tradisi dan cita-cita yang sehaluan.

Tentang nama “Nahdlatul Ulama”, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga punya pendapat. Dalam sejumlah kesempatan ia mengatakan bahwa nama ini diilhami oleh kalimat Syekh Ahmad ibn Muhammad ibn Atha’illah as-Sakandari, pengarang kitab al-Hikam yang populer di kalangan pesantren itu.

Akar kata “Nahdlatul Ulama” termuat dalam salah satu aforismenya yang berbunyi: “Lâ tashhab man lâ yunhidluka hâluhu wa lâ yadulluka ‘alallâhi maqâluhu (Janganlah engkau jadikan sahabat dari orang yang perilakunya tak membangkitkan dan menunjukkanmu kepada Allah)”. Menurut Gus Dur, KH Hasyim Asy’ari sering mengutip ungkapan itu. Kata ‘yunhidlu‘, artinya membangkitkan, dan ulama termasuk orang yang bisa membangkitkan ke arah jalan Allah. 

Sumber : Ansor Jatim